FOTO IN NEWS: LEGISLATOR PKS BACAKAN PADANGAN FRAKSI TENTANG HAK INTERPELASI PEMBANGUNAN MAN IC

foto hak interpelasi

Raci, pkspasuruan.org– Hari ini ada dua kegiatan yang sebenarnya cukup ‘panas’ di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Diluar kantor dewan, pagi tadi, Senin (04/04), ada demo terkait pengajuan hak Interpelasi tentang pembangunan MAN IC di kabupaten Pasuruan

Sedangkan di dalam gedung kantor dewan, tepatnya di Ruang Sidang Paripurna, dilaksanakan sidang paripurna pengajuan hak interpelasi kepada Bupati Pasuruan terkait pembangunan MAN IC. Diprediksi oleh sebagian besar jurnalis yang sering ‘cangkruan’ bersama pkspasuruan.org bahwa hak interpelasi ini akan berakhir ‘happy ending’ dan ketika didesak, salah satu jurnalis mengatakan sambil bercanda, “Happy Ending itu artinya semua senang dan bahagia, mas”.

Nampak pada gambar, pembacaan pandangan umum Fraksi PKS-PPP-HANURA oleh ketua Fraksi, Muh. Nadeer Umar. Sedangkan gambar yang lain adalah suasana saat demo terkait hak interpelasi yang langsung dipimpin oleh Ismail Makky, penggiat pelayanan publik asal Ngopak, Pasuruan.

Namun peristiwa terkait hak interpelasi yang diajukan oleh sebagian anggota DPRD Kabupaten Pasuruan pada hari ini haruslah menjadi pembelajaran bagi masyarakat kabupaten Pasuruan bahwa sebenarnya selain hak interpelasi, setiap anggota dewan secara individu memiliki hak yang lain seperti hak angket, hak bertanya dan lain-lain. Berikut secara singkat pkspasuruan.org merangkum ha-hak yang dimiliki oleh para legsilator di DPDR Kabupaten Pasuruan:

  1. Hak Interpelasi, adalah adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  2. Hak Angket, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Hak Menyatakan Pendapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

(duro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spam Protection by WP-SpamFree